Penerapan PPKM Darurat Jatim dan Bali
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang didampingi Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarra beserta Kepala OPD terkait mengukuti Video Conference tentang Implementasi PPKM Darurat Jatim dan Bali di ruang SBK, Kamis (1/07) siang.
Rapat Dipimpin oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan diikuti beberapa Kementerian dan TNI-POLRI. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) mulai 3 Juli selama 2 pekan. Dalam draf PPKM Darurat disebutkan, targetnya kebijakan ini bisa menurunkan angka kenaikan kasus corona menjadi di bawah 10 ribu per hari.
Dalam arahanya Menteri dalam negeri (Mendagri) memaparkan penambahan peraturan. Adapun penambahan aturan tersebut, diantaranya;
- Gubenur berhak mengalokasi kebutuhan vaksin yang kelebihan ke Kab./ Kota yang kekurangan.
- Gubernur, Bupati dan Walikota melarang setiap bentuk aktifitas yang menimbulkan kerumunan.
- TNI, Polri, Pemda melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat.
- Bagi daerah yang tidak termasuk ke dalam PPKM Darurat tetap memberlakukan instruksi ini.
- Bagi Gubernur, Bupati atau walikota yang tidak melaksanakan dikenakan sanksi
Patuh perintah gubernur.
Pemerintah sudah mempercepat bantua sosial.
Dilanjutkan pemparan menterian Kesehatan:
- Melakukan Peningkatan testing
- Meningkatkan Pelayanan Rumah sakit.
- Rencannya ada penambahan suplai Vaksin
Menteri Perhubungan :
- Dalam Pengimplementasian PPKM Darurat dilakukan pembatasan Kapsitas Jam operasional angkutan umum
- Memohon dukungan kemenkes dan gugus tugas covid untuk penyediaan sarana random testing moda darat dan kereta api.
Menteri Komunikasi mengimbau agar
Narasumber- narasumber yang harus sejalan dan jelas.
Menteri Agama menyampaikan terkait pelaksanaan sholat ibadah idul adha, penyembelaian diluar daerah PPKM Darurat. Sebanyak 27 Wisma Haji se-indonesia dapat digunakan tempat isolasi atau rumah sakit daerah.
Jaksa Agung RI menekankan agar
Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dan bagi Kepala daerah yang menghalangi penanganan pandemi covid dapat dipidanakan dengan ditahan 1 tahun dan denda uang 100juta.
Kepala Polisi Republik Indonesia siap membantu Pemerintah dalam penangan covid-19.
Panglima TNI akan menurunkan sebanyak
33.762 prajurit untuk terlibat dalam PPKM darurat. Sekaligus mengimbau agar Waktu karantina bagi WNA atau WNI yang masuk di Indonesia melakukan karantina 10-14 hari.
BNPB Persiapan satgas sudah dilakukan.
Gubernur, Bupati atau Walikota akan diminta Evaluasi dua tiga hari pemberlakuan PPKM Darurat oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan saat menutup Vidcon.