Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinis Jawa Timur tahun 2019-2024, digelar secara online hari Kamis (1/7) siang di ruang rapat asisten. Rapat diikuti Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dyan Anggraini dan Hariyono Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto.
Pembuka musrenbang oleh Heru Cahyono Plh. Sekdaprov Jawa Timur
Musrenbang ini adalah tahapan penting untuk mempertajam dan sinkronasi sasaran starretgi maupun arah kebijakan pembangunan. Beberapa tahapan sudah kita lakukan mulai konsultasi publik, pendantanganan nota kesepakatan gubernur dengan DPRD, evaluasi ranwal RPJMD perubahan, dan beberapa langkah lainnya.
Arahan Gubernur Jawa Timur
Landasan perubahan RPJMD dapat dilakukan, apabila hasil pengendalian dan evaluasi perlu penyelarasan lebih lanjut karena berbagai situasi. Misalnya saat ini di mana kondisi Covid-19 di Jawa Timur memperlihatkan kenaikan kurva hampir 90 derajat. Saya mohon bupati/wali kota melakukan kegiatan antisipatif.
Sudah ada perintah untuk melaksanakan PPKM darurat Jawa-Bali. Ini adalah hal yang serius. Sebab rumah sakit kita di beberapa daerah juga banyak yang berada di keadaan darurat. Sesuai instruksi pusat, PPKM darurat dimulai tanggal 3-21 Juli 2021. PPKM darurat meliputi pembatasan aktivitas masyarakat, namun lebih ketat dari yang sebelumnya berlaku. Saat PPKM darurat, aktivitas luar rumah tak lebih dari 30%.
Beberapa negara yang melepas aturan masker, tiba-tiba naik lagi kasusnya dan melalukan lockdown lagi. Artinya kita bisa antisipasi ini secara sistemik.
Masyarakat banyak yang mempertanyakan efektivitas vaksin, karena banyak kasus nakes yang terpapar meski sudah divaksin. Namun tetap vaksinasi adalah prioritas kita. Kita perlu penguatan dan punishment dari sisi tertentu, terkait ketidak disiplinan protokol kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terkontraksi akibat dampak Pandemi Covid-19, dimana Jatim menjadi Provinsi yang memiliki kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia. Jawa Timur penyumbang perekonomian terbesar ke dua di Pulau Jawa sebesar 24,80%. Jawa Timur penyumbang perekonomian terbesar ke dua di Pulau Jawa sebesar 24,62%.
Presentase penduduk miskin. Meningkat 0,37% (Periode Maret 2020 – Sept 2020), Meningkat 1,26% (Periode Sept 2019 – Sept 2020). Tingkat Kemiskinan tahun 2020 mengalami kenaikan tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Kenaikan kemiskinan Jatim dari Maret’20 – Sep’20 lebih rendah dari nasional (Nasional naik 0,41%). Kenaikan ini sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang berdampak pada menurunnya tingkat pengeluaran perkapita masyarakat.
Turut bergabung dalam vidcon Anggota Komisi 11 DPR RI Dapil Jawa Timur, jajaran pimpinan DPRD Jawa Timur, Forkopimda, dan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Kemendagri Nyoto Suwignyo.