Detail Berita

Rapat Staf Awal Tahun di Kabupaten Mojokerto

04 January 2022 08:17 Admin Kecamatan Pungging Berita

Senin (3/1/2022) pagi hari, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat staf kepala OPD wilayah Kab. Mojokerto. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ibu Bupati Mojokerto (Ikfina Fahmawati) dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan Camat se-Kab. Mojokerto.

Isi rapat tersebut antara lain ialah :

  1. OPD wajib bertanggung jawab terhadap program tahun anggaran 2021 dan siap dilakukan pemeriksaan terhadap seluruhnya.
  2. Terkait hasil survey penilaian integritas (SPI) yang diterbitkan KPK pada Desember 2021, nilai Kab. Mojokerto tercatat makin bagus (masih diatas rata-rata nasional.
  3. Upaya percepatan Open Defecation Free (ODF) harus bisa tercapai di 2024, pihak Bappeda diharap menyesuaiakn dengan Pemprov, agar Bupati bisa memberi dukungan regulasi kebijakan untuk prcrpatan target ODF 100%.
  4. Seluruh PNS atau ASN wajib apel pagi sesuai instruksi pusat baik secara fisik maupun virtual, dan kegiatan apel tersebut tidak boleh mengurangi kelancaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  5. Virus Omicron sudah masuk wilayah Jatim, PPKM mikro dengan pengoptimalan fungsi satgas dengan intensifikan pelacakan (tracing), ketatkan prokes 5M, rutin berkoordinasi dengan forkopimda, perkuat kapasitas rujukan RS, dan percepat target vaksin.
  6. Optimalkan penggunaan dan penegakan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi.
  7. Kegiatan PTM 100% harus diawasi dengan ketat.
  8. Tahun 2022 akan banyak kegiatan yang menyita perhatian khususnya Camat yakni pilkades serentak, dan Camat adalah tim pengawas yang punya hak intervensi terkait kepanitiaan. Penyusunan APBDes juga perlu perhatian camat karena ada kades yang menginput melebihi tanggal 31 desember 2021.

 

Bupati juga memberi arahan agar:

1. Jalankan fungsi leadership dan manajemen ditempat kerja masing-masing
2. Kegiatan tahun berjalan  harus dibekali pemetaan timeline
3. Tolong breakdown lagi silpa beserta penyebabnya, sehingga akan muncul keterangan efisiensinya.
4. Untuk covid-19 terus lakukan evaluasi dan monitoring
5. Terkait bencana agar BPBD dan Camat kerjasama melakukan mitigasi.
6. Camat harus memberi perhatian ekstra terhadap pilkades berdasarkan tahapan yang berlaku.
7. APBD 2022 harus ada usulan bendahara  yang berhubungan dengan pencairan dan lakukan monitoring.