Detail Berita

Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19

05 August 2021 12:26 Admin Kecamatan Pungging Berita

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kepolres Mojokerto AKBP Dony Alexander dan Asisten, mengikuti webinar "Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19" dari ruangan command center, Senin (2/8) pagi. 

Webinar diawali arahan Letjen TNI Ganip Warsito Ketua Satgas Covid-19 RI

-Kematian akibat covid di seluruh dunia mencapai 623.707 jiwa. Indonesia masuk gelombang ke tiga, yang kasusnya naik tiga kali lipat dr puncak kasus sebelumnya. Tanggal 25 kemarin, kasus mencapai 573.908 atau 18,12% dari total 36 ribu lebih kasus baru. Angka kesmbuhan mencapai 2,3 juta. 

-Penanganan optimal dapat dilakukan dengan sinergi semua pihak. Kepala daerah sebagai sentra pengambil keputusan diharapkan bisa tegas dalam menjalankan instruksi dengan berkolaborasi dan sinergi.

Arahan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian

-Hampir semua negara di dunia terdampak krisis kesehatan Covid-19, yang juga berdampak pada krisis multi dimensi. Pemerintah Pusat, Pemda tingkat 1 dan Pemda tingkat 2, perlu kerjasama dengan instansi-instansi vertikal. Hal ini juga perlu pola kepemimpinan kolaboratif. 

Wiku Adisasmito Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-19

-Penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan 5S (Strategi, struktur, sistem, skill dan speed). Strategi: mengedepankan preventif promotif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Struktur: kolaborasi pusat dan daerah dengan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Sistem: manajemen berbasis gotong royong. Skill: melibatkan peran penting kepakaran. Speed: disiplin komitmen untuk memutus mata rantai covid dengan komando dari pusat hingga RT/RW. Target: sehat. 

-Kita perlu satgas nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan posko desa/kelurahan. Posko ini harus tahu tugasnya yakni mencegah, menangani, pembinaan fan pendukung. Totoal posko sudah terbentuk 21.954 (27,3% dari total 58.512 se-Indonedia

Iwan Taufiq Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangun Manusia dan Kebudayaan BPKP

-Pengawasan dan pengawalan akuntabilitas dalam penanganan Covid-19 memerlukan kolaborasi. Urgensi tata kelola dan akuntabilitas penanggulangan bencana, dimulai dari merepsonnya dengan epat, diikuti melonggarkan kebijakan untuk kecepatan penanganan kedaruratan, serta penyederhanaan administrasi. Namun ini semua berpotensi memicu fraud. Maka dari itu, kita harus berkolaborasi (BPKP dan APIP). 

-Sinergi dan kolaborasi APIP-BPK-APH harus dilakukan sejak awal, tidak perlu saling tunggu. Utamakan kebocoran uang negara dengan mengoptimalkan peran satu sama lain. Upaya BPKP untuk penanganan covid saat ini antara lain mengawasi BPJ, Dana Siap Pakai (DSP), APBN/APBD/DD/Donasi, klaim RS/insentif nakes dll. Tantangan pengawasan intern di masa pandemi covid adalah harus bisa cepat, tepat, hamronisasi dan timeliness atau tepat waktu.

Siti Nadia Tarmizi Direktur P2 Penyakit Menular Langsung Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes 

-Strategi mengatasi lonjakan kasus dengan 3 cara yakni deteksi, terapeutik dan vaksinasi. Deteksi: Meningkatkan tes 400-500 ribu/hari, surveilans orang bergejela dan surveilans genomik. Terapeutik: konversi TT30-40% dari total kapasitas RS, mengerahkan tenaga cadangan, pengetatan syarat masuk RS, memantau isolasi mandiri. Vaksinasi: Digenjot di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, dilakukan Pemda, TNI/Polri. 

-Evaluasi PPKM dilakukan setiap minggu. Kasus konfirmasi dan kematian Covid-19 Nasional turun 17% dan kematian meningkat 36%. Peningkatan jumlah provinsi yang mencapai target rate WHI tanggal 4 Juli (14/34 provinsi), dan 25 Juli (30/34 provinsi). Angka nasional bergerak dari 2.52 per 1.000 penduduk per minggu menjadi 4.03. 

Sugito Dirjen PDP Kemendesa PDTT 

-Prioritas kebijakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 mencakup 3 hal yakni Desa Aman Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BLT Dana Desa. Penyerapan DD nasional 2021 total salurnya 48,58% (Rp 34.974.328.458.244 dari pagu Rp 72.000.000.000.000). 

Astera Primanto Bhakti Dirjen Perimbangan Keuangan

-Refocusing TKDD tahun anggaran 2021 untuk penanganan covid adalah untuk DD, DID, DAK non fisik, DBH, DAU dan DAK fisik. 

Edy Suharmanto Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri

-Tugas kepala daerah dalam Inpres No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 antara lain adalah sosialisasi, payung hukum, objek sanksi, jenis sanksi, dan pelibatan masyarakat. 

-Pemda Pemprov agar mengimplementasikan Imendagri dalam satu keputusan atau edaran. Kami juga harap ada posko. Mendagri juga menekankan kepala daerah lakukan rakor rutin seluruh stakeholder dan forkopimda. 

-Masih ada beberapa daerah yang belum maksimal penyerapan anggaran penanganan covid. Kemendagri terus mendorong agar hal ini menjadi perhatian.